Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Dengan disahkannya Perda tersebut, struktur Badan Kepegawaian Daerah mengalami perubahan dari 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Pendidikan Latihan dan pengembangan Karir, Bidang Umum Kepegawaian, dan Bidang Mutasi, menjadi 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Data dan Administrasi Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Pengembangan Karir, dan Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik seiring dengan dialihkannya Seksi Perlindungan Masyarakat ke dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.  Sedangkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan dilebur menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.

Lebih lengkap, OPD yang mengalami perubahan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran Perda Kota Depok No 19 TH. 2012 adalah:

1. Sekretariat DPRD
2. Satuan Polisi Pamong Praja Type A
3. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Inspektorat
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Kepegawaian Daerah
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Kecamatan Bojongsari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrembang) yang digelar di Gedung P4TK Kemendikbud Jalan Raya Parung Ciputat Bojongsari dibuka Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il, Senin (21/1/2013). Musrembang yang diikuti peserta dari unsur Bappeda, DPRD Dapil Sawangan – Bojongsari, Distarkim, BMSDA ini dilakukan pembagian kelompok bahasan  yang meliputi kelompok infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya.

Kebanyakan usulan kegiatan dari kelurahan yang menjadi prioritas kecamatan terkait infrastruktur adalah drainase, betonisasi jalan, pembuatan gorong-gorong dan turap saluran air. Sementara usulan bidang ekonomi terkait dengan modal usaha kelompok tani ikan hias, pelatihan servis HP dan Komputer, home industri dan kelompok usaha.

Kelurahan Duren Seribu mengusulkan pada musrembang kali ini agar diprioritaskan pembangunan Posyandu Mawar 1 di RT02, Posyandu Rafflesia di RW 01 dan Posyandu Cempaka di RW 08.

Foto Terkait:

Musrembang Kecamatan Bojongsari Wujud Komitmen Pembangunan Partisipatif adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Pengumuman Izin lingkungan BLH adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok